mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Atasi Darurat Rujuk, Bupati Tanjab Barat Resmikan Operasional Ambulance Air Tangis Haru Bu Esi Pecah, Saat Rumahnya Didatangi Danrem dan Wabup Merangin Jaga Kebugaran, Danrem Gapu Olahraga Jalan Kaki Bersama Danrem 042/Gapu Hadiri Pelantikan Bupati Bungo JCH Tanjab Barat Mulai Tarik Balik Setoran Haji

Home / Tanjab Barat

Selasa, 1 September 2020 - 22:11 WIB

Bupati Safrial Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Program Redistribusi Tanah

Bupati Dr. H. Safrial Saat Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka program Redistribusi Tanah di Ruang Rapat Bupati. [FOTO : JambiNET/Hms]

Bupati Dr. H. Safrial Saat Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka program Redistribusi Tanah di Ruang Rapat Bupati. [FOTO : JambiNET/Hms]

TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Safrial pimpin langsung sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka program Redistribusi Tanah di Ruang Rapat Bupati, Selasa (01/09/20).

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Taufik SH. MH, sidang ini merupakan tindak lanjut dari telah dilaksanakannya penyuluhan, inventarisasi, dan identifikasi terhadap subyek dan obyek redistribusi tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain itu juga telah dilakukan pengukuran dan pemetan terhadap 250 bidang tanah yang berada di Desa Kemuning Kecamatan Bram Itam, serta 100 bidang tanah di Desa Tungkal I Kecamatan Bram Itam.

Lebih lanjut Taufik dalam sambutannya menjelaskan, Redistribusi tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah.

BAJA JUGA  Polres Tanjab Barat Bersama Pemkab Susun Mitigasi Cegah Karhutla

“Kriteria yang termasuk subjek redistribusi tanah diantaranya petani, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, guru honorer, pekerja harian lepas, buruh, PNS dengan pangkat paling tinggi golongan IIIa, TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letda/Ipda, serta penggarap tambak garam yang tidak memiliki tanah,” sebut Taufik.

Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, serta undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta diperluas dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma Agraria.

BAJA JUGA  Komisi III Akan Layangkan Surat Minta Bupati Hentikan Pengerjaan Kanal PT PWS

“Tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,” jelas Bupati.

Lebih lanjut, Safrial menyampaikan secara umum tahapan kegiatan redistribusi tanah tidak ada yang berbeda dengan pemberian hak milik kepada subjek redistribusi tanah perorangan, namun terdapat beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan secara rinci dalam tahapan pelaksanaan kegiatan.(*/hms)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Safrial : Bank 9 Jambi Salah Satu Penggerak Perekonomian Daerah

Tanjab Barat

Kini Belasan Desa di Wilayah Seberang Tanjab Barat Teraliri Listrik

Tanjab Barat

Atasi Darurat Rujuk, Bupati Tanjab Barat Resmikan Operasional Ambulance Air

Tanjab Barat

KBM Tatap Muka Tingkat SMP, Martunis : Kita Liat Dulu Perkembangan KBM SMA

Tanjab Barat

Masih Ada Penderita Busung Lapar di Tanjab Barat, Komnas PA : Sangat Memalukan

Tanjab Barat

Jelang Akhir Jabatan, Banyak Pejabat Ajukan Pindah : Begini Kata Safrial

Tanjab Barat

Bupati Tanjabbar Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Rumah di Parit Arman

Tanjab Barat

Kapolres Cek Kepatuhan Prokes di Kawasan Kuliner Implementasi PPKM Skala Mikro