mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Atasi Darurat Rujuk, Bupati Tanjab Barat Resmikan Operasional Ambulance Air Tangis Haru Bu Esi Pecah, Saat Rumahnya Didatangi Danrem dan Wabup Merangin Jaga Kebugaran, Danrem Gapu Olahraga Jalan Kaki Bersama Danrem 042/Gapu Hadiri Pelantikan Bupati Bungo JCH Tanjab Barat Mulai Tarik Balik Setoran Haji

Home / Jambi

Senin, 19 Oktober 2020 - 12:47 WIB

KASN Kembali Surati Gubernur Jambi

Gedunng KASN Jakarta. [FOTO : JambiNET/Ist]

Gedunng KASN Jakarta. [FOTO : JambiNET/Ist]

JAMBIGubernur Jambi kembali mendapatkan teguran keras dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mengembalikan enam pejabat pemprov yang di nonjobkan akhir 2019 kejabatan semula.

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Gubernur Jambi non aktif H. Fachrori Umar hingga saat ini belum juga mengembalikan enam pejabat tersebut.

Padahal, KASN sudah menngeluarkan rekomendasi agar ke enam pejabat tersebut dikembalikan ke jabatan semula. Karena KSN menilai kebijakan gubernur me non jobkan enam pejabat tersebut menyalahi aturan.

Teguran tersebut tertuang dalam surat Nomor B-2940/KASN/10/2020, tanggal 1 Okotber 2020, bersifat Penting tentang Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN Nomor B-677/KASN/02/2020 Tanggal 28 Februari 2020.

Substansi dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa Gubernur Jambi sebagai PPK, dalam pengambilan keputusan demosi dan pemberhentian dari Jabatan Struktural seharusnya dilaksanakan pemeriksaan langsung atau Berita Acara Pemeriksaan kepada para PNS tersebut.

BAJA JUGA  Puluhan Pelajar Perusak Gedung DPRD Kota Jambi Diamankan Polisi

Prosedur tersebut tercantum dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sementara Pemerintah Provinsi Jambi hanya menggunakan pertimbangan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Atas beberapa hal di atas. KASN menyimpulkan dan menegaskan bahwa surat Rekomendasi Nomor 843964/KASN/11/2019 tanggal 18 November 2019 dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Itu, KASN merekomendasikan kepada Gubernur Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, agar meninjau kembali Keputusan Gubernur Jambi yang berkaitan dengan demosi dan pemberhentian 6 (enam) Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dan mengangkat kembali pada Jabatan semula atau yang setara.

BAJA JUGA  Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahap II Akan Berakhir, Masyarakat Jambi Diimbau Manfaatkan Kesempatan Ini

Terkait hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah dikonfirmasi mengatakan jika surat KASN tersebut belum diterima Pemprov Jambi. Sehingga dia belum bisa menyampaikan komentar.

“Belum diterima aslinya. Hanya melalui WA. Namun sudah diketahui Pjs Gubernur. Kalau surat aslinya sudah kami terima, barulah Pjs Gubernur melakukan pembahasan,” kata Johan.(*/JM)

Share :

Baca Juga

Jambi

Jika Putusan MK PSU, SEKDA : Pemprov Jambi Sudah Alokasikan Anggaran

Jambi

Pjs Gubernur Jambi Apresiasi Keras Semua Pihak dalam Menangani Covid-19

Jambi

Polda Jambi Imbau Warga Tak Lakukan Video Call Sex

Jambi

HUT Ke-4, SMSI Bersama BKKBN Provinsi Jambi dan SAH Berkolaborasi Kurangi Stunting

Jambi

Pemrov Jambi dan Telkomsel Luncurkan Program MBJJ

Jambi

Danrem 042/Gapu Gelar Vicon Bersama Pangdam II/Swj Tertkait Kesiapan Pengamanan PSU Gubernur Jambi

Jambi

Danrem 042/Gapu Hadiri Rakor PPKM Jelang Lebaran dengan Pj Gubernur

Jambi

Danrem 042/Gapu Minta Bawaslu Jambi Perketat Pengawasan PSU di 5 Darah